sistem akuntansi pemerintah. 2) Perusahaan Umum. sistem akuntansi pemerintah

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Tidak seperti kebanyakan organisasi swasta, lembaga pemerintah perlu berurusan dengan berbagai organisasi, termasuk pegawai negeri terpilih, lembaga pemerintah lainnya, investor, dan bahkan warga negara yang fokus mengawasi kegiatan mereka. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Akuntansi pemerintahan bias menggunakan lebih dari satu jenis dana 4. Pengertian Akuntansi Pemerintahan. Makalah ini dipresentasikan di: Biro Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2 Juli 2008. 473 dysfunctional (dysfunctional. 24 Tahun 2005 terdiri dari Pengantar, Kerangka Konseptual, dan 11 Pernyataan. Secara khusus GAAPDalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. 2007. Standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah ini telah diatur dalam Undang-Undang No. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, ada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur lewat peraturan pemerintah. keuangan, Pemerintah Daerah di provinsi Jawa Timur berpedoman pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ; PMK No. 000,00, per tahun anggaran. 05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang MAKALAH AKUNTANSI PEMERINTAHAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT Disusun Oleh : Syahbani 8155072901 Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta BAB I PENDAHULUAN Dasar Hukum Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8 menyatakan bahwa ”dalam rangka pelaksanaan kekuasaan. 000. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi SDM Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur baik secara manual maupun otomatis, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Dalam sistem akuntansi properti investasi, fungsi akuntansi pada SKPKD memiliki tugas sebagai berikut: a. Sistem akuntansi pemerintah dibuat sesuai dengan perubahan jaman. 2014 •. dengan pelaporan posisi dan operasi hibah Pemerintah. SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA A. Standar ini merupakan acuan dalam penyusunan pedoman umum. lahirnya sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dampak akhir dari perbedaan tersebut. Peraturan Pemerintah No. 000. Negara tidak mengarapkan profit, maka sistem pembukuannya pun berbeda dengan akuntansi konvensional pada umumnya. a) Pelunasan Kewajiban Pemerintah Suka Ria melunasi pinjamannya kepada Pemerintah Daerah lain yang telah jatuh tempo sebesar Rp75. mengganggu tercapainya tujuan sistem informasi akuntansi perusahaan (Anastasia dan Lilis, 2011: 82). 2. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah (SATD); 7. jenis-jenis 28 c. Menurut Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 05 disebutkan bahwa persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti. 1. Akuntansi pemerintahan adalah sistem pembukuan dan pencatatan dalam suatu negara. 2137,jdih. pemerintah daerah menerima dokumen transaksi perolehan properti investasi seperti BAST atau kontrak perjanjian atau bukti memorial atau dokumen lain yang dipersamakan. 05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pengertian Akuntansi Pemerintahan. Sebelum itu Indonesia telah mengalami banyak pengalaman dengan pengembangan akuntansi pemerintah. Mencabut : PMK No. Peraturan Menteri Keuangan. 1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan. 1. Lampiran ini dapat diunduh dalam format pdf dan membantu pemerintah daerah dalam. 05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara. SAPP terbagi menjadi 2 subsistem, yaitu : Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK. Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 5. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 12. 05/2022. Jan Hoesada (2014) menyatakan bahwa desa dan desa. FAKULTAS EKONOMI. (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia, pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: H1 : Penerapan Standar Akuntansi. Terhadap SKP/R-Daerah yang belum dibayar tersebut, PPK- SKPD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan. 06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa Satker BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiriSISTEM AKUNTANSI SKPD Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian. Pengembangan dan implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah dapat kita telusuri sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomar 476/ KMK. 05/2016. 000. 1 Revrisond Baswir (2000:7) 1. Reformasi bidang akuntansi pemerintahan yaitu perubahan dari basis akuntansi kas. 000. 1. 1. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT. Pengertian Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan (neraca) dan operasi keuangan pemerintah (LRA). 2. kebijakan akuntansi pemerintah pusat dengan rahmat tuhan yang maha esa menter! keuangan republik indonesia, menimbang a. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. Barat Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah For Your Information Sistem Pembukuan Daerah Dalam pemerintahan daerah baik tingkat Pemahaman Konsep provinsi sampai desa akan menggunakan Debet Kredit dalam pembukuan, pencatatan, sampai pelaporan keuangan akuntansi pemerintah. Tanggal 11 Juni 2015 Bendahara Penerimaan SKPD Tentram menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening Kas Daerah. a. Ke depan,pemerintah. Sujatmiko Wibowo Follow. 000. Ir. Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Kota Makassar dibimbing oleh Dr, Muhtar Sapiri, SE, MM, M. 2. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. 2023 DOI: 10. 000 Modul 3- Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 370 f6. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas b. 12. Sebelum itu Indonesia telah mengalami banyak pengalaman dengan pengembangan akuntansi pemerintah. 7. 05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. 2. Memberikan Laporan Keuangan. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) bertujuan untuk: a. Menurut Mardiasmo (2018:84) bahwa:. Sistem akuntansi pemerintahan lebih menitikberatkan pada pencatatan pelaksanaan dan pelaporan realisasi anggaran pemerintah. Nah, Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara satu kali diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009, tentang Sistem dan Prosedur sedangkan. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Pasal 98 PP 58 / 2005 & Pasal 233 Permendagri 13 / 2006 1. 4. Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara No. Modul Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis AkrualModul 1 -Konsep dan Siklus Akuntansi di Pemerintah Daerah. dan A. Dec. 5. 71 Tahun 2010). 000. Negara/Lembaga merupakan bentuk Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah sebagai standar akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. 30 Desember 2022. Dalam rangka percepatan reformasi manajemen keuangan Daerah, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menghasilkan produk-produk yang dapat menjadi bahan acuan atau. MAKALAH AKUNTANSI PEMERINTAHAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT Disusun Oleh : Syahbani 8155072901 Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta BAB I PENDAHULUAN Dasar Hukum Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Undang-undang Nomor 17. Sistem akuntansi Pusat (SiAP) merupakan bagian SAPP yang dilaksanakan oleh. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan Dirtjen Perbendaharaan. melaksanakan proses sistem akuntansi dan pelaporan pelaksanaan BA BUN yang menggunakan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan_ dengan harapan keuangannya dapat disajikan tepat waktu, transparan, dan akurat. A. mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP); 3) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH); 4) Sistem. Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, kebutuhan integrasi sistem manajemen informasi keuangan, dan pemenuhan terhadap peraturan perundang­ undangan yang berlaku. Yoga Adi Saputra. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Kementerian. 13. Peraturan Perundang-undangan. 2021. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UPH) 3. Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK. Dalam sistem akuntansi konsesi jasa, BUD/Kuasa BUD melakukan fungsi administrasi transaksi atas konsesi jasa, sehingga BUD/Kuasa BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksisistem akuntansi pemerintah kota bandar lampung; walikotabandarlampung den gan rahma t tuhan yang maha esa sistem akuntansi pemerintah kota bandar lampung tent ang walikota bandar lampung provinsi ~ampung peraturan w alikota bandar lampung nomor: 13 'tj,lfl. Sistem Akuntansi pada SKPD : a. Sampai dengan tahun 2003, SAP menggunakan cash basis, sedangkan dari tahun 2004 sampai 2014, SAP menggunakan. Fungsi akuntansi pemerintahan biasanya lebih ditekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Mengingat : 1. 217/PMK. 171/PMK. Reviu Akuntansi Dan. 1. Pada tanggal 1 Maret 2015, Pemerintah Kota Gemah Ripah mencairkan dana cadangan sebesar Rp 100. 1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 merupakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan yang akurat di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. Sistem Akuntansi Menurut Mulyadi (2016) Sistem pada dasarnya adalah sekelompokPenyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah. Tanggal 3 Juli 2015 Bendahara Penerimaan SKPD Tentram menerima pendapatan retribusi tempat. 2) Perusahaan Umum. Memberikan Informasi Sebagai Dasar Penetapan Pajak. Sistem Akuntansi Hibah meliputi unit akuntansi hibah, transaksi dan dokumen sumber terkait hibah, serta prosedur akuntansi hi bah. BAB I PENDAHULUAN 1. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berdampak positif terhadap kualitas laporan. Akuntansi Keuangan Daerah 1. & Basuki, A. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; Sistem Pemerintah Akuntansi Daerah akan menjadi tanggung jawab para Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), yang memiliki tugas dalam hal mencatat berbagai transaksi yang dilakukan di level pemerintahan daerah, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan. WALI KOTA SALATIGA, ttd YULIYANTO . Akuntabilitas, yaitu sistem akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit- unit pemerintah. PP No. Subsistem Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat SiAP terdiri dari: a. Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta BAB I. Modul 3 - Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 306 f 2) Pembayaran Bunga Kewajiban Pada tanggal 1 Oktober 2015, terbit SP2D LS untuk membayar bunga atas pinjaman dari Lembaga Keuangan Non Bank. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAPD) Serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer 1. diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga. Menimbang: a. Pemerintah, rakyat, bank dunia, dan lain-lain juga turut berkontribusi dalam pelaksanaan akuntansi yang baik. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas c. Pasal 2 (1) SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP. 2. 1. prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. SIKLUS AKUNTANSI Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya, dan pelaporan keuangan sebagaimana digambarkan pada diagram alur di bawah ini: II. terjadi dalam permasalahan akuntabilitas publik di pemerintah. Penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. PENATAUSAHAAN AKUNTANSI DESA Pengertian Sistem Akuntansi dan Desain Sistem Akuntansi Sistem akuntansi adalah sistem buatan manusia yang terdiri atas komponen komputer atau komponen manual yang terintegrasi untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan manajemen data untuk menghasilkan informasi. Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;: 1. 71 Tahun 2014 tentang. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Atas. SAP. Mengidentifikasi sistem akuntansi pemerintah daerah 4 BAB II PEMBAHASAN A. RMK AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERTEMUAN 10 DANAR SUTOPO SIDIG NOMOR ABSEN 14 KELAS A STAR UNIVERSITAS HASANUDDIN Halaman 1 of 5 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH A. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem akuntansi yang. 23. UMUM Pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. 1. Dalam pelaksanaan SABUN, Kementerian Keuangan selaku BUN membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 9. Modul 3- Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 335 f8. Tujuan SAPP. Inti perubahannya adalah tuntutan dilaksanakannya “akuntansi” dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten/kota), dan bukan dengan “pembukuan” seperti yang dilaksanakan selama ini. Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah membantu merancang penyusunan APBD dan strategi pembangunan dan pengendalian atas. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara PP No. 271/PMK. Tujuan SAPP. CIRI -CIRI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT Ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat: • Standard dan prinsip akuntansi. Halaman ini telah diakses 7731 kali. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH . Di dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN -----6-15 Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan -----8-9 Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem 33 pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan 34 pemerintah. 1. *) 1. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK. Pasal 2 (1) SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP. Laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial,. 35326/jiam. satu sistem yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD) 6. Hal tersebut diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan daerah yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. “Kami punya pergub mengenai Sisdur. SKRIPSI ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR CAMAT PUCUK RANTAU KAB. Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, kebijakan akuntansi, sistem akuntansi pemerintah daerah, bagan akun standar, pelaporan keuangan. 24 15. nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan 26 bab iii kebijakan akuntansi kas dan setara kas 28 a. 42/2002 d) PMK RI No. 24 Tahun 2005. Jadi standar akuntansi menjadi patokan dalam merancang sistem akuntansi untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP); 5. Sistem Akuntansi Pemerintah tersebut kemudian harus mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk dapat mencatat transksi-transaksi yang terjadi. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAIP adalah.